Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengakui terdapat perubahan keputusan terkait sosok yang telah didukung oleh partainya pada Pilkada serentak 2024.
Huda menjelaskan perubahan itu adalah dampak dari putusan MK dan akan diputuskan berdasarkan hasil Muktamar ke-6 PKB.
“Ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten/kota,” kata Huda dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Sabtu (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Huda menegaskan perubahan keputusan sosok yang diusung PKB di Pilkada 2024 itu tak signifikan.
Lebih lanjut, Huda menuturkan perubahan tersebut akan diketahui melalui rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil muktamar.
“Nanti dalam rekomendasi kita lihat dalam rekomendasi ada dua aspek rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal nanti dua-duanya kita lihat nanti diumumkan di akhir penutupan Muktamar,” tutur dia.
Sebelumnya, KPU memastikan akan mematuhi putusan MK terkait gugatan dengan nomor perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah.
Putusan nomor 60 menyesuaikan ambang batas parlemen sesuai dengan jumlah pemilih di suatu wilayah.
Sementara putusan nomor 70 memutuskan syarat umur maju pilkada untuk level pilgub harus berusia 30 tahun saat pendaftaran.
Di ajang yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui partainya tak selalu berada dalam poros Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) dalam Pilkada serentak 2024.
“Ya, semua pilkada punya hukum lokalitasnya ya, semua sudah kompak dengan daerah masing-masing. Tentu bisa bareng, bisa beda-beda, tapi tergantung perkembangan nanti,” kata dia, di sela-sela Mukernas PKB ke-6 di Bali, Sabtu (25/8).
Meski begitu, Cak Imin menegaskan PKB akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Ia menyebut keputusan itu telah diambil dalam Musyawarah Kerja Nasional PKB beberapa waktu lalu.
“Ya, sebetulnya sudah dibahas di Musyawarah Kerja Nasional, yang intinya PKB bergabung dalam koalisi pemerintahan,” tutur dia.
(mab/arh)