Projo Memohon Jokowi Jangan Kilat Pensiun 12 juli 2024
Projo Memohon Jokowi Jangan Kilat Pensiun 12 juli 2024
Walaupun masih dibahas di parlemen soal payung hukumnya
diyakini DPA merupakan wadah yang bakal disiapkan buat menempatkan Jokowi bila telah lengser supaya senantiasa mempunyai pengaruh secara politik di pemerintahan.
Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi mendatangi Rakernas Projo di Indonesia Arena, Sabtu( 14/ 1/ 2023).( Gambar: Delvira Hutabarat/ Liputan6. com).
Liputan6. com, Jakarta- Dewan Pertimbangan Agung( DPA) digadang- gadang bakal jadi nomenklatur baru pengganti guna Dewan Pertimbangan Presiden
( Wantimpres) di masa pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.
Walaupun masih dibahas di parlemen soal payung hukumnya, diyakini DPA merupakan wadah yang bakal disiapkan buat menempatkan Jokowi bila telah lengser supaya senantiasa mempunyai pengaruh secara politik di pemerintahan.
Jokowi Atur Proses Ubah Rugi Lahan Warga yang Terserang Proyek IKN
Menjawab perihal itu, Bendahara Universal Projo, Panel Barus menegaskan
bila benar demikian hingga merupakan perihal baik untuk Projo. Karena, Projo tidak mau Jokowi buru- buru‘ pensiun’ dari kancah politik nasional.
“ Aku mau sampaikan Projo terdapat sebab terdapat Pak Jokowi, tidak terdapat Pak Jokowi tidak terdapat Projo! Hingga terpaut rencana DPA
yang tentu posisi Projo hendak menunjang apapun langkah politik Pak Jokowi ke depannya,” kata Panel dikala jumpa pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat( 12/ 7/ 2024).
Terlepas dari itu, Projo senantiasa berimajinasi sesuatu hari nanti Jokowi dapat mengetuai suatu partai politik selaku pimpinan universal. Sebabnya
Jokowi diyakini masih memiliki pengaruh sangat besar buat bangsa.
“ Imajinasi Projo soal langkah Pak Jokowi semacam apa, Projo mikirnya Pak Jokowi mengetuai parpol
( karena) Pak Jokowi senantiasa berikan insentif elektoral terhadap kelompok/ parpol yang diikutinya,” ucap Panel optimistis.
Jangan Buru- Buru Putusan Wacana DPA
Projo Memohon Jokowi Jangan Kilat Pensiun 12 juli 2024
Kembali ke soal DPA, Panel mengaku tidak ambil pusing bila pergantian nomenklatur Wantimpres jadi DPA dinilai cuma buat‘ bagi- bagi’ jatah
spesialnya buat Presiden Jokowi dikala lengser.
Ia berharap, publik tidak sangat kilat berikan putusan karena payung hukumnya masih berproses.
“ Aku kira tidak dapat pula ya didiagnosa selaku upaya bagi- bagi jabatan
kita pula belum memandang guna DPA sebab kan terdapat yang wajib diganti pula Undang- Undangnya serta masih berproses di legislatif
jadi kita belum dapat buru- buru putusan, tetapi yang dapat kita bersama tahu ini merupakan ubahan dari Wantimpres,” Panel menandasi.